MAKALAH
DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM PADA INDIKATOR EKONOMI
Nama : SRI TRISNAWATI DEWI
NPM :
5A214442
Kelas : 1DF03
UNIVERSITAS
GUNADARMA
PTA
2014/2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR
BELAKANG
Sejarah ekonomi Indonesia adalah kisah
pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting: kepantasan subsidi dan nasib
kemakmuran ekonomi. Kerap kali kedua ide tersebut bertemu dalan satu komoditas
utama: minyak. Pada awal 1980-an Indonesia pernah mendapatkan rezeki minyak
(oil boom) akibat harga minyak melesat menjadi US$ 30/barrel, dari harga
sebelumnya dikisaran US$ 10/barrel. Bonanza minyak itu diperoleh karena
Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap kenaikan harga minyak
internasional merupakan berita gembira karena penerimaan negara meningkat. Tetapi, sejak
2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak sehingga kenaikan harga
minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang.
Pengalaman 2005 dan 2008 lalu merupakan
cerita pahit betapa menderitanya masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dari situasi tersebut, meskipun
dana kompensasi sudah diberikan (BLT).
Rencana pemerintah untuk membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan
terlambat, layak untuk diapresiasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah
benar-benar mempunyai keberanian untuk merealisasikannya. Pandangan tersebut
sangat beralasan, mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai
kesempatan,serta pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana
mengurangi subsidi BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat
tidak tahan kritik pengamat.
Kenaikan BBM yang cukup drastis merupakan
konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin sempit serta
ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir.
Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat
terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana
hasil penghematan secara optimal.
Dengan bahasa yang mudah dimengerti,
masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat perlu
dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas alam dan
batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM di
Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu
dipaparkan dengan jernih.
Pemerintah perlu membuat program yang
menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan
infrastruktur dan transportasi publik, serta penyediaan tempat tinggal, sekolah
dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena.
Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan
untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana
tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi melalui bahasa yang
mudah dimengerti rakyat. Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah
kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut,
mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan
efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. Impaknya,
efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan
berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.
1.2. RUMUSAN
MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
1. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap perekonomian Indonesia?
2. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap inflasi?
4. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap buruh?
5. Bagaimana dampak kebijakan
menaikkan BBM terhadap pengangguran?
6. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap harga bahan-bahan pokok?
7. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap laju inflasi?
8. Bagaimana dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap penggunaan transportasi umum?
1.3. MANFAAT
YANG DIPEROLEH
Adapun
manfaat dari penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap perekonomian Indonesia.
2. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap inflasi.
4. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap buruh.
5. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap pengangguran.
6. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap harga bahan-bahan pokok.
7. Untuk mengetahui
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap laju
inflasi.
8. Untuk mengetahui dampak
kebijakan menaikkan BBM terhadap penggunaan transportasi umum.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGARUH
KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia merupakan salah satu negara
penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak
dikelola oleh perusahaan asing dikarenakan keterbatasan SDM yang dimiliki
indonesia. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi hanya
sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan
kepada perusahaan asing untuk mencari keuntungan tersendiri tanpa mempedulikan
kesejahteraan rakyatnya.
Beberapa tahun belakangan ini pemerintah
sering sekali mengeluarkan wacana yang menyerukan kenaikan harga BBM ,
ditahun ini juga pemerintah sudah menetapkan akan melakukan kenaikan BBM.
kenaikan harga BBM justru semakin mensengsarakan rakyat, belajar dari kenaikan
BBM tahun 2005 dan 2008 justru menimbulkan polemik dan kesengsaraan dalam
masyarakat. Akan tetapi Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan hal yang
kontaradiktif dengan kondisi yang dialami masyarakat bahwa harga kebutuhan
pokok stabil bahkan beberapa bahan pokok mengalami penurunan terutama beras,
gula naik sedikit begitu pula dengan minyak goreng dan harga-harga lainya masih
dalam batas wajar. Aneh bin ajaib, pernyataan ini sungguh jauh dari normal dan
hanya mementingkan kepentingan pejabat saja tanpa melihat rakyatnya menjerit
akibat kebijakan sesat ini.
Kenaikan BBM juga akan meningkatkan laju
inflasi. Memandang kenaikan harga BBM justru berdampak pada peningkatan
harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang
dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat
miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.
Kebutuhan akan komoditas BBM sudah
menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan
berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya. Kenaikan harga BBM yang
disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli
masyarakat. Ini akan semakin memberatkan masyarakat kecil di saat momen
kenaikan harga BBM berdekatan dengan hari raya lebaran dan masa liburan
sekolah.
Selain itu kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya
tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada
masyarakat kecil namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan.Kompensasi yang
bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke
jurang kemiskinan justru berpotensi dimanfaatkan oleh agenda politik. Pasalnya,
dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki masa pemilihan umum (pemilu).Orang
miskin akan semakin bertambah karena ada kepentingan politik untuk pencitraan.
Selain berpengaruh terhadap perekonomian
di Indonesia kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap kondisi social rakyat
Indonesia. Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa
Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang
hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti
fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak,
belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan.
Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek
sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan
dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya.
Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah
berbeda sehingga peran pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi
dengan kondisi sosial yang nampak saat ini. Dan masih banyak pengaruh-pengaruh
yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM di Indonesia di segala aspek kehidupan.
Indonesia memiliki banyak potensi sumber
daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar. Seharusnya pemerintah fokus pada
bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga persediaan
energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat
luas. Selama ini pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat dengan isu
demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri ini banyak
yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Seolah
kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai pembuat kebijakan yang
hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang untuk
mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi yang
pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi
terabaikan.
Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka
keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh
asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga
BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi
cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan
baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri.
B. PERTUMBUHAN EKONOMI
Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris
miskin, implikasinya hanya satu: kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebaliknya
menurut pemerintah, tak mungkin kas negara terus-menerus dipakai untuk menambal
subsidi BBM karena sektor lain menjadi terbengkalai.
Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu
besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun,
bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling
besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang
berjumlah Rp 90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011
mencapai Rp 255 triliun. Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari
angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.
Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp 69
triliun kemudian membesar menjadi Rp 82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011
dimana anggaran subsidi Rp 96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali,
yakni Rp 165,2 triliun. Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk
infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan,
menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan
dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski belum jelas apa saja
bentuknya dan bagaimana realisasinya.
Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi
kelompok miskin. Lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan
infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain.
C. INFLASI
LEBIH TINGGI
Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, pemerintah harus mewaspadai risiko
melambungnya inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia
memperkirakan, kenaikan harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan
memicu tingkat inflasi nasional menjadi 6,5 persen pada tahun ini. Jika
kenaikan BBM berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan
bertambah sekitar 1 hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi
sekitar 6,5 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa
laju inflasi umum tahun kalender 2011 mencapai 3,79 persen.
Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM dinaikan pada kisaran Rp
500 hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi lebih dari 5,5 persen.
Menurut Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan kecuali menaikan harga BBM
akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal itu terutama setelah Iran
menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak sempat mencapai 115 dolar
AS per barel. Inflasi akibat kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak
asalkan rupiah tetap pada kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS.
Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi. Karena kecenderungan
masyarakat Indonesia ketika rupiah menguat, maka konsumsi akan meningkat juga.
Dengan tingkat konsumsi yang tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia
juga akan tetap terjaga di kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya, sekitar
64 persen angka pertumbuhan nasional ditopang dari konsumsi.
Kenaikan harga BBM senilai Rp 2.000 per liter dari harga sekarang akan
menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 26 triliun dengan inflasi tinggi. Guna
menekan inflasi tersebut maka pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi
khusus untuk mobil pribadi dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding
kenaikan harga BBM untuk semua kendaraan.
Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus
segera menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren
naiknya harga minyak dunia. Krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa dan
Amerika, serta ketegangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi ekspor
minyak Iran menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia. Kenaikan
BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi kebijakan yang paling realistis. Kurtubi
memperkirakan, harga minyak dunia akan menembus 120 dolar AS per barel untuk
Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika Selat Hortmutz ditutup akan mencapai
120 dolar AS hingga 130 dolar AS per barel.
D. DAMPAK
TERHADAP BURUH
Pengaruh kenaikan harga BBMakan sangat terasa untuk para buruh nasional.
Apalagi, 46 Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik
nominal harganya. Contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan
lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk menyesuaikan
harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun.
Kenaikan harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi yang
menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya
produksi tersebut kepada pekerja, seperti menunda pembayaran gaji, memotong
gaji atau mengurangi jumlah pekerja. Seorang anggota DPR asal Kepulauan Riau
meminta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk
mengimbau Apindo agar tidak melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya,
akibat dampak kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor Industri.
Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain
menaikkan harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi
yang paling mudah. Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet
ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan
pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya.
E. PENGANGGURAN
Dampak kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal
dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp
6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga
bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang
dan jasa.
Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat
tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa
pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM.
Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak
dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia.
Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun,
pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya
angka pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik,
muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan
meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM. Program bantuan
tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam,
tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru
akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.
F. KENAIKAN
BBM BERDAMPAK TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK
Kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat dari satu aspek, tapi yang
dikhawatirkan banyak pihak adalah multiplier effect-nya terhadap harga-harga
kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga bisa dipastikan masyarakat kecil yang akan
menerima dampak yang paling berat. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan
serius pemerintah sebelum mengambil langkah menaikkan harga BBM.
APBN kita memang berat menanggung seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah
melihat salah satu opsi untuk menstabilkan APBN dengan mengurangi subsidi BBM.
Sebagai gantinya, pemerintah berencana mengalihkan sebagian biaya subsidi BBM
dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi
kenaikan harga BBM.
Jazuli Juwaini mengatakan, dirinya memahami BLSM sebagai bentuk pengaman
sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan BBM. Di luar efektifitas dan
ketepatan sasaran dalam penyalurannya, sejatinya BLSM hanya mengatasi persoalan
dalam jangka pendek karena sifatnya yang sementara dan tunai. “multiplier
effect kenaikan harga BBM dampaknya jangka panjang dalam menambah beban
kehidupan masyarakat ekonomi lemah.
Dalam jangka panjang kehidupan rakyat yang miskin akan semakin sulit. Jika
kenaikan harga BBM tak terelakkan maka pemerintah tak boleh merasa cukup dengan
penyaluran BLSM. Pemerintah wajib meningkatkan dan menggalakkan program-program
pemberdayaan fakir miskin dengan dukungan anggaran yang memadai dan manajemen
program yang lebih terintegrasi, transparan dan akuntabel, tepat sasaran, dan
terukur (targetted).
Anggaran kemiskinan dalam APBN saat ini baru berupa bantuan sosial sekitar
Rp 60 triliun yang tersebar di sekitar 19 kementerian/lembaga. Sayangnya
anggaran sebesar itu tidak terkoordinasi dengan baik, lemah dalam perencanaan
dan implementasi yang dapat dilihat dari serapan anggaran, sehingga tidak
berdampak signifikan pada penanggulangan kemiskinan.
Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4
triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi
(Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat
kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 uu no. 22 tahun 2011
serta upaya penanggulangan dampaknya. Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN
sebesar 2,23 tercapai seperti dalam usulan pemerintah.[3]
G. KENAIKAN
BBM DORONG PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM
Perseroan Terbatas Eka Sari Lorena Transport tbk (LORENA) menanggapi
positif penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena akan mendorong masyarakat
menggunakan transportasi umum. Penaikan BBM itu akan mengurangi kendaraan
pribadi sehingga mendorong masyarakat menggunakan trasnportasi umum, dan kami
diuntungkan.
Kenaikan harga BBM dampaknya lebih terasa kepada mobil pribadi dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap beban perusahaan di sektor transportasi.
Kenaikan BBM itu lebih berdampak kepada mobil pribadi, sedangkan bus
menggunakan solar dan naiknya tidak besar.
Ia mengatakan bahwa di negara-negara yang berkembang positif salah satunya
dapat dinilai dari transportasi umum yang baik. Dengan demikian, perseroan akan
meningkatkan kinerja. Apalagi pemerintah juga gencar melakukan pembangunan
infrastruktur.
H. KENAIKAN
HARGA BBM BERISIKO MENINGKATKAN LAJU INFLASI
Harga BBM secara historis merupakan faktor yang dapat memacu laju inflasi
ke level yang tinggi. Ekonom menilai setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar 20%
maka akan meningkatkan laju inflasi tahunan sekitar 0,4%. Pemerintah yang
sedang mempertimbangkan meningkatkan harga BBM bersubsidi tentunya akan
berdampak pada percepatan inflasi. Inflasi yang berakselerasi akan memaksa BI
untuk meningkatkan level suku bunga acuannya, bi rate. Sebagai acuan suku
bunga, peningkatan bi rate akan diikuti oleh peningkatan suku bunga pinjaman
dan kemudian suku bunga simpanan di perbankan
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Isu kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini
terus berkembang hingga muncul rencana membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak
itu banyak spekulan yang bermain di bisnis ini mencoba mengambil untung.
Caranya BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi.
Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan
dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan
perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus
dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya
beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang
masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah
untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas
berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa, beban anggaran
akan semakin berat kalau tidak dinaikkan.
Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan
pemerintah. Rencana kenaikan harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai
aksi demonstrasi, mulai dari mahasiswa hingga buruh.
B. SARAN
Terlambatnya respons pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan
membuat tingkat inflasi tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang
tidak terlalu menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa
langkah harus mendapat prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi
inflasi.
1. Pemerintah harus lebih fokus dan
inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa
barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada
tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus
mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.
2. Penegakan hukum untuk meredam munculnya
motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan pokok
lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih
serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa
segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif. Aktivasi Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan
evaluasi ini.
3. Menekan biaya produksi
yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri. Dalam kaitan
dengan sektor pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan
ketersediaan beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida,
dan benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih
diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena
ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar).
DAFTAR PUSTAKA
Wahyuningsih, Endang, 2012. Dampak Kenaikan Harga Minyak
Abimanyu, Anggito.
2012. "Kenaikan Harga BBM". KOMPAS, 1 Maret 2012.
-http://candranopitasari.blogspot.com/2012/04/dampak-dan-kebijakan-pemerintah.
html
-http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/cj-dpr-ri-news/kenaikan-bbm
-berdampak-terhadap-kenaikan-harga-bahan-pokok/
-http://www.investor.co.id/national/kenaikan-bbm-dorong-penggunaan-transportasi-
umum/63147
-http://premierinvestment.wordpress.com/2013/05/07/pilihan-investasi-di-saat-kenai-
kan-harga-bbm/
-http://mr-fahmi.blogspot.com/2014/11/makalah-dampak-kenaikan-harga-bbm-pada.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar